Timbang-Timbang Kualitas Guru Mandarin Produk Lokal

Ariani Kusumaningrum

Guru berprestasi - pemenang/juara I menulis artikel program Untukmu Guruku Jawa Pos 2009. Berprofesi sebagai Guru Bahasa Mandarin di SMKN 2 Malang

 

 

Sejak terbukanya RRC, satu demi satu Negara-negara lain mengadakan hubungan dengan RRC.Pada tahun 1990 dimulailah proses normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RRC yang hampir 15 tahun membeku. Normalisasi itu semakin nyata pada era kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid, tepatnya pada bulan Mei tahun 2000 Menlu RI Alwi Shihab berkunjung ke Beijing dan bersama Menlu RRC, Tang Jiaxuan menandatangani pernyataan bersama tentang pengarahan kerjasama bilateral di masa depan di mana ditunjukkan arah dan sektor kerjasama RI-RRC di abad baru.

Persahabatan yang hangat semakin terasa kental ketika K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keppres No.6/2000 tentang Kebebasan bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk beribadah dan merayakan Imlek secara terbuka. Kemudian Presiden Megawati pada masa pemerintahannya menindak lanjuti dengan mengeluarkan Keppres No. 19/2002 tertanggal 9 April 2002 yang meresmikan Imlek sebagai Hari Libur Nasional sehingga mulai 2003 Imlek resmi dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional.

Secara keseluruhan normalisasi hubungan antara RI dan RRC  merupakan titik awal yang membuka jalan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan bahasa Mandarin pada jalur pendidikan nonformal di Indonesia, khususnya pada lembaga kursus. Berbagai langkah proaktif kemudian diambil oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga kala itu.

Pemerintah memandang bangkitnya RRC sebagai kekuatan ekonomi dunia yang berkembang dan semakin kuat membuat minat mempelajari dan menguasai bahasa Mandarin meningkat, termasuk Indonesia. Seiring dengan ledakan kemajuan Cina di berbagai bidang, banyak informasi ilmu pengetahuan baik di bidang teknik, ilmu-ilmu murni, ekonomi, psikologi maupun seni bersumber dari buku-buku berbahasa Mandarin. Selain itu sejak tingkat pendapatan rata-rata rakyat RRC meningkat banyak golongan kelas menengah Cina yang gemar melancong sehingga bahasa Mandarin menjadi salah satu pilar mengembangkan dunia pariwisata dan bisnis, mengingat Cina yang berpenduduk lebih dari 1,3 milyar ini berpotensi menjadi calon wisatawan yang potensial untuk dibidik. Terlebih lagi sejak, PBB menetapkan Hanyu Pinyin sebagai alat untuk mentranskrip bahasa Mandarin pada tahun 1982 dan menetapkannya sebagai salah satu bahasa resmi yang dipakai di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), bahasa Mandarin semakin luas dipakai di dunia.

Era globalisasi dan perdagangan bebas dunia menuntut sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi dalam menjalankan perekonomian. Di Indonesia, penanaman modal asing oleh investor dari RRC, Hongkong, Taiwan dan Singapura telah menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi mereka yang menguasai bahasa Mandarin karena kemampuan berbahasa Mandarin sangat dibutuhkan untuk melakukan perundingan bisnis maupun transaksi perdagangan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan bahasa Mandarin sebagai salah satu keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan diri generasi Indonesia untuk berkompetisi dan berwawasan luas menghadapi Era globalisasi sehingga mampu berperan aktif dalam Pembangunan Nasional. Maka pada tanggal 18 Januari 2001 terbentuklah Subkonsorsium Bahasa Mandarin melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga No. KEP-02/MS/2001 yang bertugas menyusun kurikulum kursus Bahasa Mandarin. Hal ini merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (kala itu) untuk memantapkan jalan percepatan pengembangan bahasa Mandarin di Indonesia.

Dengan disusunnya kurikulum bahasa Mandarin ini membuka jalan bagi Panitia Penanggung Jawab Pusat Ujian Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat pada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Ujian Nasional Bahasa Mandarin  untuk pertama kalinya pada bulan Juli tahun 2001. Tahun 2003 Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas menerbitkan Dokumen Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Mandarin untuk satuan pendidikan SMA & MA yang terintegrasi dalam Kurikulum KBK 2004. Hal ini adalah langkah strategis pemerintah mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap berkompetisi di era globalisasi serta perdagangan bebas. Dan untuk mendukung keberadaan bahasa Mandarin, sejak 2006 Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dalam hal ini Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, telah menjalin kerja sama dengan The China National for Teaching Chinese as a Foreign Language(HANBAN).

hidup-content31.jpg

Logo Lembaga HANBAN

Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal (pada saat masih menjabat) dalam artikel di http://www.kemdiknas.go.id mengatakan RI-Cina saling mendorong kehadiran pusat studi bahasa dan budaya di negara-negara masing-masing untuk memfasilitasi besarnya minat masyarakat di kedua negara untuk belajar bahasa Indonesia maupun Mandarin. Kerjasama RI-Cina di bidang pendidikan selama lima tahun terakhir berjalan dengan baik dan banyak program telah dilakukan malah sejak dirintis 2001, di Indonesia sudah dapat dilakukan ujian bahasa Mandarin dengan standar internasional yang disebut Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) seperti Toefle dalam bahasa Inggris. Salah satu bentuk kerjasama lain antara RI dengan Hanban yaitu pelaksanaan diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Mandarin SMA/SMK Indonesia di East China Normal University, Shanghai - China. Pada tanggal 14 s.d 18 Juni 2011, sebanyak 20 guru bahasa Mandarin dari 8 propinsi Indonesia terpilih sebagai peserta. Tiga orang guru diantaranya berasal dari Jawa Timur yaitu Ismi Rahayu dari SMAN 1 Malang, Ariani Kusumaningrum (saat itu) dari SMAN 2 Malang dan Umi Zuhrita dari SMA Bululawang Kabupaten Malang.

 hidup-content32

20 Peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa mandarin SMA/SMK Indonesia di East China Normal University, Shanghai – China

 

Dalam diklat ini guru-guru bahasa Mandarin yang berasal dari Indonesia mendapat banyak materi mengenai berbagai metode pengajaran bahasa Mandarin dalam penguasaan 4 kompetensi yaitu mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Selain itu peserta juga mendapat bimbingan intensif dalam penguasan materi-materi yang diujikan dalam HSK. HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) adalah tes standar kemampuan Bahasa Mandarin yang dibuat oleh pemerintah Cina sebagai standar baku pengukuran Bahasa Mandarin bagi penutur asing. HSK pertama kali diselenggarakan pada tahun 1984 oleh Beijing Language and Culture University dan sejak tahun 1992 menjadi ujian bertaraf nasional. Lebih dari 120 negara berpartisipasi dalam penyelenggaraan HSK dan semua penilaian ditangani oleh pemerintah Cina. Pada Tahun 2009 Hanban meluncurkan HSK baru untuk menguji kecakapan dan pemahaman orang asing dalam menggunakan Bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, belajar dan bekerja. HSK baru memiliki 6 tingkatan ujian tertulis dan 3 tingkatan ujian percakapan. Tingkat 1 sampai 2 setara dengan tingkat dasar, tingkat 3 sampai 4 setara dengan tingkat menengah, tingkat 5 sampai 6 setara dengan tingkat lanjutan. HSK diselenggarakan setiap tahun serempak di seluruh dunia.

hidup-content33

Para Peserta Diklat Guru Mandarin Bersama Dosen Pengajar East China Normal University, Shanghai - China

 

Seiring dengan maraknya pembelajaran Bahasa Mandarin di Indonesia terutama di tingkat SMA/SMK sederajat maka pada saat ini setiap guru Bahasa Mandarin diharapkan memiliki HSK sebagai standarisasi kecakapan berbahasa Mandarin. Oleh karena itu pada Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Mandarin SMA/SMK Indonesia di EastChina Normal University, Shanghai,China ditekankan materi bimbingan HSK selama 4 minggu. Materi yang disajikan adalah HSK tingkat 4. HSK tingkat 4 ditujukan bagi peserta yang sudah menguasai kosakata kira-kira 1200 kata dan gramatika bahasa Mandarin yang sering digunakan. HSK 4 merupakan standar minimal yang harus dimiliki oleh guru bahasa Mandarin saat ini. Oleh karena itu seyogyanya bagi sekolah-sekolah yang hendak merekrut guru bahasa Mandarin dapat menggunakan HSK 4 sebagai salah satu kualifikasi calon guru bahasa Mandarin.

hidup-content34

Contoh Sertifikat HSK

Di tahun 2011 sebagian besar sekolah di wilayah Indonesia, baik sekolah negeri maupun swasta, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) sudah memasukkan bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran wajib (intrakurikuler/muatan lokal). Sebagai mata pelajaran wajib, maka penilaian mata pelajaran bahasa Mandarin pun dimasukkan dalam rapor, dengan nilai minimal SKBM 60 – 75. Guru-guru lokal bahkan yang bukan dari etnis Tionghoa pun tidak sedikit. Namun ternyata di pengajaran bahasa Mandarin masih terdapat kendala, antara lain banyak guru bahasa Mandarin yang kompetensinya kurang, misalnya guru tersebut bukan seorang sarjana Sastra Cina atau lulusan Fakultas Keguruan jurusan Cina, sehingga kemampuan berbahasa Mandarinnya kurang bagus. Meskipun mereka juga adalah keturunan etnis Tionghoa namun hal itu bukan jaminan akan penguasaan bahasa Mandarin. Di Indonesia belum banyak penyelenggara pendidikan formal bahasa Mandarin di tingkat perguruan tinggi. Tercatat baru UI (S-1 sampai S-3), Universitas Darma Persada (S-1) di Jakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta (D-3), UGM (D-3), Universitas Bina Nusantara (S-1) di Jakarta, Universitas Kristen Marantha (S-1) di Bandung, yang memiliki jurusan Satra Bahasa Mandarin

Sebenarnya di Jawa Timur telah ada beberapa universitas penyelenggara jurusan Sastra Bahasa Mandarin yaitu Universitas Kristen Petra dan Universitas Widya Kartika di Surabaya namun lulusan kedua universitas tidak semua akhirnya berkecimpung di dunia pendidikan. Di Malang sejak tahun ajaran 2011/2012 telah diselenggarakan Pendidikan Bahasa Mandarin (S1) di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang bekerjasama denganGuangxi Normal University, China. Sedangkan Universitas Negeri Surabaya di bawah Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) juga mulai tahun yang sama dengan UM menyelenggarakan jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin berkerja sama dengan Huazhong Normal University China. Sedangkan untuk meningkatkan mutu beberapa guru Mandarin yang tidak berlatar belakang formal sarjana Sastra Cina maupun Pendidikan Bahasa Mandarin maka Kementerian Pendidikan Nasional (yang sekarang adalah Kemendikbud) menyelenggarakan beberapa diklat peningkatan kompetensi guru-guru Mandarin di Indonesia bekerja sama dengan beberapa universitas di RRC melalui HANBAN.

Adapun untuk proses rekrutmen bagi para calon guru Mandarin, hal penting yang bisa lebih diutamakan selain ijazah kursus bahasa Mandarin adalah level ujian HSK yang telah ditempuh. Selain guru-guru bahasa Mandarin yang berlatar belakang kursus, adapula guru-guru Mandarin yang memperoleh ilmu bahasa tersebut melalui jalur formal di perguruan tinggi namun sebagai bahasa minor atau bahasa pilihan ke dua selain bahasa utama yang diambil sebagai konsentrasi kuliah. Adapula hanya sebagai mata kuliah tambahan berkisar anatara dua sampai 6 SKS, sehingga mutu dan kemampuannya masih bias. Contohnya adalah di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA) di kota X yang menyelenggarakan jurusan bahasa Inggris sebagai konsentrasi utama dan bahasa Mandarin sebagai bahasa minor. Oleh karena itu meski banyak sekali tingkat penguasaan bahasa Mandarin karena latar belakang pendidikan formal yang berbeda-beda ini pihak sekolah dapat mengukur kualitasnya dari level ujian HSK yang telah ditempuh calon guru pengajar Mandarin agar dikemudian hari tak seperti membeli kucing dalam karung. (Sumber: Majalah Median LPMP Jatim – edisi: Lintas Batas/2016)