Jalin Kerjasama Dengan LPPKS, Rekrutmen Calon Kasek Kini Bisa Dilakukan di LPMP Jatim

kabar5 fileminimizer

Kualitas kepala sekolah (kasek) turut mempengaruhi kualitas anak didik di lembaganya. Untuk itu, sebagai calon kepala sekolah harus memiliki sertifikasi yang layak untuk menjadi pemimpin di sekolahnya. Merujuk hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menunjuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) untuk melakukan sertifikasi calon kepala sekolah. Namun kini, tidak hanya LPPKS yang berperan dalam rekrutmen dan sertifikasi calon kepala sekolah, sebab LPMP Jawa Timur dan LPPKS telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama.

 

Kepala LPMP Jawa Timur Drs. Bambang Agus Susetyo, MM., M.Pd., saat menjadi narasumber pada kegiatan Provincial Strategic Planning Workshop For Dissemination (PKB) Kabupaten/Kota Mitra USAID Prioritas Jatim, Rabu (16/3/2016) di Malang menuturkan bahwa lembaganya telah melakukan MOU (memorandum of understanding) kerjasama dengan LPPKS untuk melakukan rekrutmen calon kepala sekolah.

“Ketika saya ini ditanya bagaimana LPMP berkaitan dengan kabupaten/kota dalam rangka menyambungkan kebutuhan daerah terhadap fungsi lembaga ini? Memang kita harus sadar dan sudah mulai banyak kabupaten/kota yang ke kantor kami untuk minta kerjasama dalam hal rekrutmen kepala sekolah,” tutur Bambang, Rabu (16/3/2016).

Lanjutnya, “Kami dengan Ibu Prof. Dr. Siswandari, Direktur LPPKS sudah ada MOU, nanti pelaksanaannya (rekrutmen calon kepala sekolah) di LPMP tidak apa-apa. Kami sudah ada MOU. Termasuk juga pengawasnya.”

Penuturan Bambang itu memicu berbagai pertanyaan, terlebih karena belum tersebarnya informasi tersebut. Pada sesi dialog dengan peserta kegiatan, banyak yang menanyakan penjelasan yang lebih detail.

“Jadi rekrutmen calon kepala sekolah hingga diklat kepala sekolah memang kewenangan ada di LPPKS, tetapi LPPKS tidak akan mungkin menangani seluruh Indonesia, karena scope-nya seluruh Indonesia. Oleh karena itu Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Ditjen Dikdasmen saling bekerjasama. LPMP sebagai mitra dari LPPKS bisa mengadakan MOU untuk melakukan sebuah upaya, yang jelas standar yang diharapkan harus sama,” tutur pria yang pernah menjadi pengawas pada tahun 2010 hingga 2015 ini.

Bambang memberikan pertimbangan dengan melihat dari sisi biaya dan jarak yang jauh saat memberangkatkan calon kepala sekolah. Untuk itu, bagi kabupaten/kota yang jarak lokasinya lebih dekat menuju kantor LPMP di Surabaya bisa memilih untuk melakukan rekrumen dan diklat di LPMP Jawa Timur. Ketimbang menempuh jarak yang jauh ke LPPKS yang berpusat di Solo, Jawa Tengah.

Sedangkan untuk menyebarkan pemberitahuan tentang kewenangan LPMP Jawa Timur melakukan rekrutmen dan diklat calon kepala sekolah, maka pihaknya akan melayangkan surat ke Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. “Kami akan buat itu. Jadi memang boleh, LPMP tidak dilarang jika sudah ada MOU kerjasama dengan LP2KS,” tegas Bambang.

Mantan kepala SMP ini menambahi uraiannya, jika ingin mengikuti diklat di LPMP, dia tidak mau membijaki kemauan daerah. Misalnya daerah dengan biaya yang minim minta agar bisa diatur jam diklatnya supaya bisa memenuhi jadwal diklat. “Di era saya, saya tidak mau bermasalah. Struktur program harus terpenuhi jamnya. Soal anggaran bisa disiasati. Ketika anggaran menipis, sudah Widyaiswara saya yang kami arahkan ke daerah, yang penting daerah ada tempat,” tukasnya.

            Ditambahkannya, proses perekrutan calon kepala sekolah meski dilaksanakan di LPMP Jawa Timur, pelaksanaannya tetap mengacu pada standar LPPKS.  “Cuma nanti legalitasnya kita harus tetap mengacu pada legalitasnya LPPKS. Tapi pelaksanaannya bisa dilakukan di LPMP, sehingga tidak membingungkan,” ujarnya. Bambang pun kembali meyakinkan, “Tidak usah ragu karena sudah ada MOU kerjasama. Nanti di Dapodiknya gimana? Legalitasnya tetep LPPKS.”

Meskipun Bambang sudah menginformasikan kesempatan baik ini, namun kondisi di daerah yang ada di Jawa Timur tidaklah sama. Adanya otonomi daerah memberi kewenangan pada daerah bisa membuat kebijakan sendiri, namun beberapa kebijakan itu tidak selaras dengan kebijakan dari pusat. Misalnya saja, di salah satu kabupaten di Madura yang kebutuhan akan kepala sekolahnya mendesak sehingga mereka melakukan seleksi kepala sekolah sendiri tanpa ada sertifikasi dari LPMP atau LPPKS.

Menanggapi hal tersebut Bambang menjelaskan, “Persoalannya ketika nanti daerah melakukan rekrutmen sendiri apa tidak boleh? Yang namanya otonomi daerah kadang, maaf, karena dibenturkan macam-macam memang ya tidak bisa, karena punya kewenangan khusus. Ketika kepala sekolah belum dilatih, didiklat, maka assess yang bisa muncul adalah ketika kepala sekolah mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, harus punya ini dan itu, seperti kenaikan pangkat. Nah, di situ baru bermasalah, daerah akhirnya mencarikan sertifikat.”

Bambang lalu menceritakan pengalamannya ketika menjadi pengawas sekolah. Dia sudah melakoni jabatannya sebagai pengawas sekolah selama 5 tahun tapi setelah itu malah diminta untuk mengikuti diklat calon pengawas sekolah.  “Coba gimana? Saya itu lho baru didiklat calon pengawas. Setelah lulus calon pengawas, saya dilantik jadi Kepala LPMP,” ujar Bambang sambil tertawa. Imbuhnya, “Kenapa? Karena anggapan daerah, pengawas itu lewat calon dulu.”

Dia kemudian berpesan agar Dinas Pendidikan di kabupaten/kota mematuhi aturan di pusat karena jika tidak, dalam masa jangka pendek tidak akan timbul masalah, namun pada jangka panjangnya masalah itu bisa datang. “Ketika rektrutmen harus mengikuti LPPKS, atau yang berkaitan misalnya LPMP, turuti itu. Sekarang sudah banyak daerah yang mengikuti ini,” pungkas Bambang. (Bagus Priambodo/sumber: Majalah Median LPMP Jatim edisi: News/2016)