Tranparansi dan akuntabilitas administrasi kantor menggunakan E-office

img_6042
Reformasi birokrasi telah dicanangkan pemerintah sejak akhir tahun 2010 melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 2010-2025 dan kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, dimana yang menjadi salah satu prioritasnya  adalah membangun tranparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Menjawab tuntutan reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)berkomitmen melanjutkan reformasi birokrasi dengan sungguh sungguh.

Pengembangan Aplikasi E-Office di Kemendikbud merupakan perwujudan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas administrasi kantor khususnya berhubungan dengan sistem persuratan. Sistem ini akan mempermudah penyimpanan dan pengolahan data persuratan karena data terpusat dalam satu database persuratan, sehingga data yang ada akan saling terhubung dan menjadi kesatuan yang utuh yang dapat memberi informasi lebih cepat dan tepat.

LPMP Jawa Timur merupakan salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berkomitmen untuk melaksanakan Aplikasi E-Office yang karenanya dibutuhkan pengetahuan dari seluruh pegawai, oleh karena itu diselenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Implementasi E-Office bagi Pegawai LPMP Jawa Timur dengan hasil yang diharapkan antaranya

1. Terlaksananya penggunaan tata naskah dinas yang baik dan benar di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

2.Terlaksananya pengolahan data persuratan yang efisien dan cepat.

3.Terlaksananya tertib administrasi di lingkungan internal LPMP Jawa Timur

Melalui kegiatan tersebut  diharapkan Aplikasi E-Office dapat terlaksana dengan baik dan semua pegawai memahami serta mampu mengimplementasikannya.