Dukung serius “Program Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan” lewat APBD dan APBS

Kabar sepekan ----- Sepekan di Jawa Timur (Seputar Pendidikan)
articles_1_clip_image002 
Surabaya --- Hari kedua rakornas (rapat koordinasi nasional) \"Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2013\" (22/6) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur diwarnai oleh berbagai laporan keberhasilan dari Kepala LPMP Jawa

imur, Salamun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhammad Nuh. Diantaranya laporan keberhasilan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun ini bahwa Jawa Timur berada di peringkat/rangking lima besar nasional. 

Menurutnya ini hasil kerja keras dari para Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota sekaligus wujud komitmen dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam mengawal porses peningkatan kualitas mutu guru. 

Di tengah laporannya. Salamun meyampaikan poin penting yang harus dipahami oleh seluruh peserta rakornas. Dia menghimbau, agar pelaksanaan proses penjaminan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota. 

Maka, penandatanganan “Nota Kesepahaman Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan/Pelaksanaan Program Penjaminan

Mutu Pendidikan” yang hari ini akan ditandatangani oleh 38 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur wajib diketahui pula oleh Bupati/Walikota masing-masing. 

“Tujuan kami adalah untuk mendapat dukungan serius dari pemerintah daerah”, tegas Salamun. 

“Dukungan dan perhatian dari Bapak Bupati dan Walikota melalui Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan kab/kota dapat berupa pengalokasian sebagian APBD untuk peningkatan kualitas mutu guru,” lanjutnya.   Sehingga dalam menggarap guru, ke depan bukan hanya menggunakan dana APBN saja tetapi memanfaatkan pula dana APBD. 

Salamun menginformasikan pula, di luar APBD sebenarnya masih ada kekuatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) untuk melaksanakan proses penjaminan mutu pendidikan. “Karena dana BOS itu sebenarnya dapat juga disisihkan dan digunakan sebagian untuk proses penjaminan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan atau sekolah,” imbuhnya. 

Menurutnya, karena implementasi “Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan/Pelaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan” ujungnya tetap ada di satuan pendidikan. Hal ini membutuhkan pengawasan dan pengawalan prima dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota secara berkelanjutan. 

“Sehingga khususnya dalam proses belajar mengajar, sekolah dalam hal ini guru dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan sebaik-baiknya,” jelas pria yang merampungkan gelar doktornya di New Mexico State University, Amerika Serikat kurang dari 3 tahun itu. 

Di akhir laporannya Salamun memohon ijin ke Mendikbud, Muhammad Nuh untuk memberi kesempatan kepada perwakilan dari 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan pernyataan sikap bahwa seluruh dinas pendidikan dan kemenag di wilayah Jawa

Timur siap untuk menjalankan Kurikulum 2013. 

articles_1_clip_image004                articles_1_clip_image006
 Deklarasi Pernyataan Sikap                                             Penandatanganan Nota Kepahaman                                                                                                               

Deklarasi pernyataan sikap tentang kesiapan dan dukungan penuh terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk, Subiantoro. 

Dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan/Pelaksanaan Program

Penjaminan Mutu Pendidikan oleh 38 dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Timur yang secara simbolis diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Suhadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Supeno dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Magetan, Bambang Triantoro.

Rakornas tahun ini, selain dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Jawa

Timur, serta perwakilan dari beberapa bank BUMN, ikut pula hadir Kepala/perwakilan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan

Kepala Sekolah (LPPKS), LPMP (provinsi lain) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) se-Indonesia, mendukung proses pelaksanaan Kurikulum 2013 secara nasional. (BP)