Mindset Pengawas hanyalah profesi buangan menjelang pensiun harus segera di ubah

Kabar sepekan ----- Sepekan di Jawa Timur (Seputar Pendidikan)
articles_4_clip_image002 

--- Proses pengawalan peningkatan mutu pendidikan secara nasional merupakan tanggung jawab bersama. Karena itulah penyamaan persepsi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) menjadi sangat penting dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Salah satu upaya untuk menyamakan persepsi tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi antara pihak-pihak terkait. Hal itulah yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur dengan menggelar rapat koordinasi bertema “Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2013” yang berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 21 - 23 Juni 2013, bertempat di kantor LPMP Provinsi Jawa Timur, di Surabaya. 

Peserta yang hadir berjumlah ratusan terdiri dari Kepala LPMP se-Indonesia, Kepala P4TK, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur, serta perwakilan dari beberapa bank BUMN.

Terkait dengan dengan salah satu tujuan diselenggarakannya rakornas tersebut yaitu memperkuat rancangan kebijakan dan program pembangunan pendidikan tahun 2013 yang dititik beratkan pula pada “pemantauan dan pengawasan pendidikan”, Kepala LPMPJawa Timur, Salamun mengatakan, kepala dinas pendidikan harus mulai mengawal pengawas sekolah dalam melakukan tugasnya mengawasi sekolah. 

“Saat ini banyak pengawas yang apabila ditanya tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi), mereka menjawab, saya ini sudah tidak dipakai oleh kepala dinas”, tegas Salamun. Bahkan mereka merasa bahwa pengawas itu adalah “orang buangan”. 

Hal  ini menurut Salamun tidak dapat biarkan terus-menerus karena akan menciptakan pesimistis dan sikap pasif bagi para pengawas yang berakhir pada penurunan secara drastis kinerja dan profesionalismenya. Padahal menurutnya, salah satu kunci keberhasilan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Jawa Timur ini diantaranya terwujud apabila pengawas sekolah melakukan tugasnya secara profesional. 

Masih banyak pengawas sekolah dalam bertugas setiap harinya pulang cepat, jam kerja tidak penuh antara Senin sampai Sabtu, ke kantor hanya sekedar absen, antara jam 9 atau 10 pagi meninggalkan tempat dinas dengan alasan keliling. “Lalu kalau jawabannya keliling lapangan, keliling lapangannya itu kemana?”, pungkasnya. 

Dia menambahkan, syukur alhamdulillah apabila maksud dari lapangan itu adalah sekolah. Namun akan muncul petanyaan lain. “Apa yang dia lakukan di sekolah? Ini perlu ditanyakan ke kepala sekolah yang bersangkutan”, tegas Doktor lulusan Amerika Serikat ini. 

Salamun melanjutkan, jangan sampai datang ke sekolah hanya sekedar ngopi satu sampai dua jam setelah itu menghilang tidak jelas . 

Di tengah paparannya Salamun berharap kepada seluruh kepala dinas pendidikan di Jawa Timur, pada saat menugaskan para pengawas tetap harus ada pengawalan dari kepala dinas beserta jajarannya. 

Dia menegaskan bahwa sebelumnya LPMP Jawa Timur telah memberikan “Instrumen Pengendalian Mutu Pendidikan” dan “Program Penjaminan Mutu Pendidikan” ke daerah (kab/kota) diantaranya Seleksi Calon Pengawas Sekolah, Seleksi Pengawas Sekolah Berprestasi, Pemetaan Kompetensi Pengawas Sekolah, Diklat Terakreditasi Calon Pengawas Sekolah (hasil seleksi), Diklat Terakreditasi Pengawas Sekolah dalam Jabatan

Seandainya kedua hal tersebut diterapkan secara benar dan serius maka setidaknya akan membuat kinerja maupun profesionalisme pengawas akan menjadi lebih baik. Controlling terhadap pengawas pun akan lebih mudah dan berjalan sebagaimana mestinya. 

Salamun menjelaskan, melihat kondisi saat ini, kepala dinas perlu segera mengumpulkan para pengawas dan memberi mereka tugas serta mengawal mereka saat melaksanakan tugasnya. 

Contoh kecil menanyakan apakah mereka sudah punya program atau seandainya belum beri mereka program, sesuai dengan jatah dari kepala dinas. Misal pengawas SD, dia harus keliling membina maksimal sepuluh sekolah tiap hari dan jam kerja, Sabtunya rapat dengan kepala sekolah dari 10 sekolah binaannya tadi untuk evaluasi. 

“Buatkan mereka SK agar bertanggung jawab serius melakukan “high controlling” terhadap mutu dan kualitas kinerja guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah tersebut”, paparnya, menegaskan. 

Dia melanjutkan, seandainya ada satu atau beberapa dari 10 sekolah binaan yang kualitasnya jelek maka pengawas tadi wajib turut bertanggung jawab atas masalah tersebut. 

Lebih jauh Salamun mengatakan perlu pula adanya “supervisi klinis” dari kepala dinas beserta jajarannya. 

Dimana pengawas akan selalu dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan detil seputar apa saja bimbingan yang diberikan pengawas ke sekolah, seperti apa administrasi manajemen keuangan dan kepegawaiannya, bagaimana dengan kedisiplinan guru di sekolah tersebut, metode apa yang digunakan guru A, B, C atau D dalam mengajar siswanya, layakkah kelas yang digunakan, sudahkah sekolah mendapatkan bantuan manajemen BOS dan lain sebagainya. 

Bila ternyata terdapat permasalahan maka pengawas dituntut untuk mampu memberikan bukti dan solusinya. “Namun sebelumnya perlu adanya himbauan dan pembinaan dari kepala dinas secara langsung ke pengawas untuk merubah pola pikir mereka”, himbaunya

Salamun yakin hal ini akan mampu menjadi “shock teraphy” ampuh bagi para pengawas yang mindset-nya masih menganggap profesi pengawas hanyalah kerjaan pengisi waktu menjelang pensiun dan lebih rendah dari kepala sekolah. 

Dia memprediksikan apabila usaha perbaikan dan pembinaan perilaku pengawas ini dilakukan secara rutin maka setahun, dua tahun kemudian perilaku pengawas secara perlahan pasti akan berubah. “Turun lagi ke bawah perilaku kepala sekolah dan guru-guru kita pun akan ikut berubah”, paparnya. 

Selain memaparkan strategi perbaikan kinerja pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru. Salamun menyampaikan pula di dalam Rakornas kali ini berbagai paparan penting lain diantaranya cita-cita besar LPMP Jawa Timur, mencetak guru berkualitas internasional melalui Program Pilot Project Sekolah Model.  

Berikutnya Program Percontohan/Unggulan-unggulan lain LPMP Jawa Timur serta paparan Best Practice. 
Sebagai tambahan dia menegaskan pula, bagi kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang beniat melaksanakan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan khususnya guru, kepala sekolah dan pengawas segera mungkin melakukan kemitraan. 

Tidak hanya dengan LPMP Jawa Timur. Namun dapat pula menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. “Seperti kota Surabaya yang sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) cukup lama”, imbuhnya.    

Di akhir paparannya, Salamun mengharapkan, rakornas ini akan menghasilkan penguatan pemahaman tentang konsep dan strategi implementasi penjaminan mutu pendidikan, penguatan komitmen bersama dalam menyukseskan program penjaminan mutu pendidikan, serta tersosialisasikannya program wajib dan program pilihan LPMP Provinsi Jawa Timur ke berbagai elemen pendidikan mulai dari perguruan tinggi, dinas pendidikan kabupaten/kota sampai ke tingkat sekolah di Provinsi Jaw Timur. 

Tujuannya agar mutu dan kualitas pendidikan di Jawa Timur “JUARA”. (BP)