Buka posko di tiap sekolah dan kecamatan untuk kurangi siswa putus sekolah

Kabar sepekan ----- Sepekan di Jawa Timur (Seputar Pendidikan)
foto-0531
Surabaya --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengajak seluruh Kepala Dinas di Provinsi Jawa Timur untuk membuka posko di tiap kecamatan maupun sekolah guna mengurangi jumlah siswa putus sekolah yang sebagian besar dialami masyarakat kelompok ekonomi paling rendah.

Ajakan ini disampaikannya saat memberikan paparan di acara rapat koordinasi nasional (rakornas) "Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2013" yang berlangsung di LPMP Jawa Timur (Sabtu/22/6/2013).

Misalnya, lanjut Mendikbud, ada SD yang tahun lalu meluluskan 100 anak. Pastikan 100 anak ini bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, SMP atau MTS.

“Sehingga kalau Kepala sekolah di situ mendeteksi, ada anak yang tidak melanjutkan, misal si A, langsung kejar di situ, apa persoalannya, selesaikan di situ juga dan masukkan dia ke SMP atau MTS”, tegas Nuh

Ia menuturkan pula, adanya penambahan cakupan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dari 5,9 juta anak di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK menjadi 13,5 juta. Tujuannya agar alasan untuk tidak melanjutkan sekolah tidak ada.

Menurutnya, biaya sekolah sudah terbantu oleh adanya BOS. Namun muncul alasan lain seperti tidak ada biaya transport dan lain-lain.

Selain itu, tahun ini pihaknya juga telah menaikkan unit cost untuk tiap jenjang. SD dari 360 ribu rupiah menjadi 450 ribu rupiah per tahun. SMP dari 500 ribu rupiah menjadi 780 ribu rupiah per tahun. Sementara untuk tingkat SMA/SMK unit cost sudah dinaikkan menjadi 1 juta rupiah per tahun.

“Nah, tahun ini kita pun sudah memulai PMU (Pendidikan Menengah Universal) untuk SMA yang besarnya 100 ribu rupiah tiap bulan”, terangnya.

Mendikbud berharap, langkah ini akan semakin meringankan beban orang tua.

Baginya luar biasa, bila pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bersedia memberi tambahan subsidi. “Dengan begitu, paling tidak di tahun 2020, adik-adik kita sudah tidak ada yang drop out di SD dan SMP. Minimal lulusan SMA,MA atau SMK”, harapnya

Menteri Nuh juga menghimbau adanya peran serta masyarakat untuk mengajak siswa putus sekolah melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Begitu ketemu siswa putus sekolah, masyarakat dapat langsung membawanya ke sekolah-sekolah terdekat untuk difasilitasi”, ujar Nuh

Saat ini telah beredar Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Salah satu manfaatnya adalah diusulkan untuk menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Berikut contoh Kartu Perlindungan Sosial (KPS):

Mendikbud menjelaskan, bila ada seseorang membawa KPS maka usulan baginya untuk menerima BSM tidak boleh ditolak.

“Pastikan kepala sekolah harus mendaftarkan anak yang orang tuanya membawa KPS tadi sebagai penerima BSM”, imbuhnya.

Terkait sosialisasi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada 20 Juni lalu. (BP)