Perspektif non-akademik ikut mempengaruhi pro dan kontra terhadap Kurikulum 2013

Kabar sepekan ----- Sepekan di Jawa Timur (Seputar Pendidikan)

Surabaya --- Nuansa politis ikut menyertai rapat koordinasi nasional (rakornas) "Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2013" yang diselenggarakan di LPMP Jawa Timur. Hal tersebut ditandai dengan adanya Deklarasi pernyataan sikap tentang Pelaksanaan Kurikulum dan penandatangan Nota Kesepahaman Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan/Pelaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan oleh 38 dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Timur, Sabtu (22/6).

Mendikbud, Muhammad Nuh menyambut baik respon dari 38 kepala dinas pendidikan maupun perwakilan kementerian agama Provinsi Jawa Timur tersebut. Dia mengatakan, penandatangan nota kesepahaman atau deklarasi merupakan pernyataan sikap atau komitmen dalam menyikapi kebijakan pendidikan, termasuk Kurikulum 2013.

Menurutnya kedua hal tersebut adalah bahasa politik untuk menanggapi pro dan kontra terhadap Kurikulum 2013 yang saat ini dipengaruhi pula oleh perspektif non-akademik, seperti politik dan bisnis.  “Sebenarnya kalau menanggapinya murni dari perspektif akademik, deklarasi dan tandatangan seperti ini tidak perlu”, tegas Nuh.

Saat ini implementasi Kurikulum 2013 titik beratnya ada di tingkat sekolah dasar (SD). Hal ini dipengaruhi oleh nilai rata-rata nasional UKG tingkat sekolah dasar (SD) tahun 2012 lalu yang berada di posisi paling bawah dibanding jenjang pendidikan lain seperti TK (45,34), SMP (49,41) dan SMA (48,34) yaitu 41,49

Merujuk pula pada hasil UKG tahun 2013 secara nasional, SD masih memiliki nilai rata-rata terendah dibanding TK (54,38), SMP (50,22), SMA (52,77) dan SMK (51,09) dan SDLB (46,47) yaitu 43,68 di bawah nilai rata-rata nasional

Menteri Nuh menjelaskan, salah satu sebab Kurikulum 2013 dan pelatihannya disiapkan pelaksanaannya, sebenarnya karena melihat peta dari para guru hasil UKG tahun 2012 dan 2013.  Dia mengharapkan dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan sebagai syarat agar sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013,  peta tersebut akan bergeser.
“Yang KTSP nggak dilatih tetap jalan, nggak ada yang protes. Tapi Kurikulum 2013 sudah dilatih satu minggu kok ya masih dikritik dan diprotes, apa cukup, apa bisa”, ungkapnya, heran

Namun demikian, dirinya tetap menghimbau kepada seluruh pihak bahwa berbagai pandangan baik saran, kritik, protes dan lain sebagainya tetap harus diterima dengan baik. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang wajar dalam memberikan layanan publik.

Meneruskan penjelasannya di depan para wartawan, Mendikbud mengingatkan, bagi sekolah yang hendak melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri. Dinas Pendidikan kab/kota perlu melakukan beberapa hal diantaranya:

Pertama, mendaftarkan sekolah-sekolah yang berminat. Dalam pendaftaran diharap memperhatikan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013;

Kedua, menyediakan anggaran untuk pengadaan buku bagi sejumlah siswa dan guru sesuai dengan jumlah buku yang harus disiapkan menurut jenjang pendidikan;

Ketiga, menyiapkan guru untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud;

Keempat, penyelenggarakan pelatihan guru secara mandiri dengan anggaran sendiri dan berkoordinasi dengan Kemdikbud untuk penyediaan instruktur yang diperlukan. (sumber: http://kurikulum.kemdikbud.go.id)

Dia menyampaikan pula, berbicara pendidikan, tidak boleh lepas dari 8 standar nasional pendidikan. “Karena rumusan pendidikannya ada di situ, tidak bisa lari ke mana-mana“, katanya.

Ia meminta LPMP benar-benar mengetahui 8 standar nasional pendidikan. Menurutnya, persoalan pendidikan secara garis besar ada dua, yaitu akses dan kualitas. Sedangkan berbicara mengenai mutu/kualitas pendidikan, berarti berbicara mengenai kurikulum dan guru

Di ujung kalimatnya, Mendikbud meminta kepada semua pihak untuk ikut memantau substansi Kurikulum 2013, di antaranya untuk tujuan membangun kreativitas siswa.

"Tidak hanya kreatif yang kita bangun, tapi juga agama dan budi pekerti", tegasnya.

Pendidikan agama dan budi pekerti itu ditujukan untuk membangun pendekatan yang penuh kesantunan dalam menemukan solusi, sehingga solusi tidak berbentuk kekerasan. (BP)