Kurikulum 2013 Memuat Bahasa Daerah

Kabar sepekan ----- Sepekan di Jawa Timur (Seputar Pendidikan)
berita 10
Surabaya --- Melalui acara Rakor Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2014 tanggal 4-6 Januari 2014 lalu di hotel Singgasana, Surabaya, Wamendikbud mengharapkan LPMP Jatim dapat ikut serta berperan dalam upaya mengintegrasikan Kurikulum 2013 dengan kearifan lokal.

“Yang penting juga adalah bagaimana kita memasukkan kearifan lokal di dalam Kurikulum 2013. Walaupun Jatim sudah ada Perda Bahasa Daerah yang isinya menganjurkan agar bahasa daerah diajarkan, namun itu masih dirasa kurang,” pungkas Musliar

Harapan sekaligus ajakan tersebut disampaikannya mengingat masih banyak pihak yang salah persepsi, menyangka bahasa daerah dihapuskan dalam Kurikulum 2013. Wamendikbud mengajak para peserta rakor memikirkan bagaimana adat kearifan lokal bisa diwadahi dalam pembelajaran Kurikulum 2013.

Musliar mengaku baru di Jawa Timur ia pertama kali menjelaskan secara gamblang dan rinci mengenai pentingnya memasukkan kearifan lokal ke dalam Kurikulum 2013.

“Jangan ada buku khusus bahasa daerah yang terpisah dari buku tematik,” tandasnya.

Ia mengingatkan, sekalipun kearifan lokal dimasukkan ke dalam pembelajaran Kurikulum 2013, tidak serta merta mata pelajaran bahasa daerah dimunculkan kembali. Bahasa daerah dan kearifan lokal lainnya diintegrasikan sesuai tema yang ada dan kompetensi yang ingin diwujudkan. Namun untuk jenjang SMP dan SMA diperbolehkan ada mata pelajaran bahasa daerah sendiri.

Dalam buku Kurikulum 2013: Tanya Jawab dan Opini dinyatakan alasan mengapa jenjang SD menggunakan tematik terpadu yaitu siswa SD secara psikologis belum membutuhkan pengetahuan yang spesifik, melainkan butuh pengetahuan yang lebih umum tapi komprehensif, sehingga untuk memudahkan memahami pelajaran dan mengetahui apa yang ada di sekitar mereka dibutuhkan pendekatan berbasis tematik yang terpadu, yang erat kaitannya dengan kehidupan di sekeliling mereka. Sementara siswa SMP dan SMA mulai diperkenalkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih spesifik dalam bentuk mata pelajaran.

Materi kearifan lokal ini menurut Musliar, dalam posisinya sebagai Wamendikbud, harus disusun oleh tim pengembang di kabupaten/kota, karena RPP tidak dibuat oleh Kementerian melainkan oleh guru sendiri.

“Silat boleh dimasukkan ke dalam mata pelajaran olahraga. Kurikulum 2013 hanya memberikan durasi 2 jam untuk mata pelajaran bahasa daerah, seni budaya dan olahraga. Jadi tergantung kreatifitas guru. Kalau semua dimasukkan, pasti 2 jam tidak cukup,” paparnya.

Hal ini sudah disebutkan oleh PIH Kemdikbud dalam buku Kurikulum 2013: Tanya Jawab dan Opini bahwa sebenarnya bahasa daerah tidak dihilangkan, tapi dapat diajarkan dengan menggunakan alokasi waktu yang tersedia untuk seni budaya dan prakarya sebagaimana yang dirumuskan di dalam keterangan pada struktur kurikulum yang berbunyi: “Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah.” Bahasa daerah memang tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam struktur kurikulum, sebab kalau dimasukkan ke dalam struktur kurikulum artinya bahasa daerah menjadi wajib diajarkan di semua sekolah dan daerah. Padahal dalam kenyataannya tidak semua daerah mengajarkan bahasa daerah di sekolah.

Musliar juga mengingatkan pentingnya pelajaran tari karena tari adalah kebudayaan khas Indonesia. Dikhawatirkan jika tari tidak diajarkan di dunia pendidikan khususnya sekolah, maka seni tari akan punah dan tidak menutup kemungkinan akan direbut oleh negara lain.

“Saya sering ketika di Malaysia, orang Malaysia pasti ngiler melihat orang Indonesia yang punya ratusan tari. Malaysia itu sebetulnya hanya mengadopsi tari-tarian kita terus diakui miliknya. Coba kalau tidak diajarkan ke anak didik. Padahal setiap kabupaten bisa jadi punya tari sendiri,” ujarnya.

Menurut Musliar, dengan ketiga muatan tersebut, bahasa daerah, olahraga, dan tari, karakter anak dapat berkembang dengan baik. Hal tersebut penting untuk dipikirkan dan dikembangkan oleh masing-masing daerah.

“Bisa jadi ada yang diwajibkan di provinsi tapi di masing-masing kabupaten/kota beda. Tapi harus dibuat kompetensi intinya,” tegasnya. (Brilly Yudho Willanto& Bagus Priambodo)