Sejarah

Sebelum mengenal lebih jauh tentang peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) terlebih dahulu perlu mengenal sejarah tentang lembaga di lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani peningkatan kompetensi guru dalam upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

Berawal pada tahun 1970, IKIP Malang cabang Madiun dilikuidasi, sebagian karyawan dan sarananya diwadahi ke dalam lembaga baru yaitu Pusat Penataran dan Pelatihan Nasional (Pustarlatnas) Madiun yang berada di bawah pembinaan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendirian lembaga ini didasari oleh suatu kesimpulan bahwa rendahnya mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada waktu itu memiliki korelasi signifikan dengan kurang baiknya kualitas maupun kurangnya kuantitas guru. Pada tahun 1976 Pustarlatnas ditutup dan sebagai gantinya ditetapkan Lembaga Penyelenggara Penataran Guru (LPPG) yang di kemudian hari berubah nama menjadi Balai Penataran Guru (BPG) Nasional Madiun.

Pada tahun 1977 terjadi penggabungan BPG Nasional-Madiun ke dalam BPG Regional Surabaya yang berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Timur. Babak inilah yang merupakan awal berdirinya BPG yang telah tersebar di sebagian besar provinsi. Lembaga ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Ditjen Dikdasmen yang pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan (sebelumnya bernama Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis).

 

Pendirian BPG tertuang dalam Keputusan Mendikbud (saat itu dijabat oleh Prof.Syaref Thayeb) No.0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Nasional, Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Nasional Tertulis, dan Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis. Untuk BPG Regional. Keputusan Mendikbud ini mencakup juga pendirian BPG Regional di Surabaya.

Pada saat yang sama, keluar juga keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 April 1977 Nomor :0117/0/1977 tentang pembentukan 3 BPG Nasional dan 4 BPG Regional di Medan, Padang, Jakarta, Semarang, dan Ujung Pandang. Pada tanggal 1 Oktober 1977 terbit lagi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0438a/0/1977 yang menetapkan berdirinya 4 BPG Regional masing-masing di Ambon, Bandung, Banjarmasin, dan Palembang. Dengan demikian, dalam jangka waktu hanya satu tahun, pada akhir tahun 1977 terdapat 10 BPG Regional, yaitu di Surabaya, Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Ujung pandang, Ambon, Banjarmasin, Bandung, dan Palembang.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah diberlakukan sejak 2000.

Sejak saat itu ditengarai adanya berbagai persepsi tentang penyelenggaraan pendidikan nasional. Di satu sisi perbedaan tersebut telah memotivasi pemerintah daerah untuk saling berkompetisi dalam peningkatan mutu pendidikan, disisi lain hal itu tidak mustahil akan menimbulkan disparitas proses dan mutu pendidikan dasar dan menengah antar daerah otonom yang berimplikasi negatif terhadap pembangunan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Prediksi terhadap permasalahan di era otonomi daerah adalah “terjadi kesenjangan proses dan mutu pendidikan antar daerah otonom sebagai akibat’:

  1. Warisan kualitas dan kuantitas guru yang tidak seimbang karena produk pemerintah yang sentralistik.
  1. Keragaman tingkat kepedulian dan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan.
  1. Kemampuan keuangan daerah (karakteristik daerah).

 

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut dan guna menjembatani kebijakan pusat dengan daerah otonom di bidang pendidikan, maka perlu dibentuk lembaga quality assurance. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Lembaga Penjamin Mutu pendidikan sesuai Surat keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor:087/0/2003 tentang organisasi dan tata kerja LPMP.